27 November 2014

icon

STRATEGI ANTI FRAUD

4 (empat) pilar pengendalian Fraud

 STRATEGI ANTI FRAUD

 

 Pencegahan

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pilar 1

 

 Deteksi

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilar 2

 

Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

 

 

 

 

 

 

 

 Pilar 3

 

Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

 

 

 

 

 

 

 

Pilar 4

 

 

Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti Fraud PT. Bank Ina Perdana

Strategi anti Fraud merupakan wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan Fraud yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian Fraud. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian Fraud dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

Pedoman penerapan strategi anti Fraud mengarahkan Bank dalam melakukan pengendalian Fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan Fraud.

Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti Fraud terbit pada tanggal 01 Juni 2012.  Adapun dasar hukum penerapan strategi anti Fraud adalah :

1.       Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.

2.       Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/23/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas SE 5/21/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

3.      Undang-undang Perbankan nomor 7/1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 10/1998

Pengertian dan Cakupan

1.    Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.       Strategi Anti Fraud adalah strategi  Bank dalam mengendalikan tindak Fraud yang dirancang dengan  mengacu kepada pada proses terjadinya Fraud , karateristik dan jangkauan potensi Fraud yang disusun secara komprehensif.

3.       Tindakan Fraud dikategorikan dalam 4 (empat) besaran aktifitas, namun tidak terbatas   pada :

a.       Korupsi yaitu perilaku manajemen Bank maupun karyawan Bank, baik yang memegang jabatan maupun tidak, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang dipercayakan, sehingga menimbulkan kerugian bagi Bank maupun Pemegang Saham.

b.       Penggelapan asset yaitu tindakan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh manajemen maupun karyawan Bank yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi Bank atau Pemegang Saham.

c.       Pemalsuan Laporan Keuangan yaitu tindakan penipuan terhadap pencatatan Laporan Keuangan Bank yang dilakukan oleh Manajemen maupun oleh karyawan Bank untuk tujuan kepentingan diri sendiri maupun orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi Bank maupun Pemegang Saham.

d.       Tindak Pidana Bank dan Pencucian Uang (Money Laundring) yaitu suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 sebagimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, dan tindakan pencucian Uang sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010, yang dilakukan oleh pihak internal Bank.

4.       Pejabat Anti Fraud adalah Komisaris, Direksi, Group Head, Kepala Unit Kerja Non Operasional dan Kepala Unit Kerja Operasional.

5.       Whistle Blower  adalah orang yang memberitahukan tentang dugaan adanya tindak Fraud.

6.       Indikator Fraud (red flag) adalah suatu bentuk sinyal terhadap adanya kemungkinan Fraud. Perlu ditekankan bahwa indikator Fraud bukan menunjukan sudah pasti terjadi tindak Fraud, namun hanya merupakan sinyal peringatan untuk diketahui lebih lanjut.

7.       Surveilance System adalah suatu tindakan pengamatan, pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji. 

8.       Tim Penanganan Fraud adalah Tim yang dibentuk secara ad-hoc oleh Direksi atau Komisaris, untuk melakukan invesigasi dan penanganan tindak Fraud yang terjadi di Bank.

 

Tujuan Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti Fraud :

1.      Sebagai dasar tindakan yang diambil oleh Bank dalam melakukan enforcement,  kontrol dan pence- gahan terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan Bank secara financial maupun dapat mempengaruhi kinerja operasional Bank secara keseluruhan.

2.           Sebagai bentuk penegasan dari Bank dan untuk disadari dan dipahami secara menyeluruh pada setiap level organisasi Bank bahwa Fraud merupakan bentuk tindak kejahatan dan tindakan yang tidak bermoral khususnya dalam organisasi perbankan.

3.            Untuk memberikan arahan dalam internalisasi budaya anti Fraud, peningkatan kewaspadaan  maupun peningkatan kesadaran risiko Fraud pada tiap aktifitas kegiatan Bank.

4.            Sebagai panduan dalam melakukan pengendalian tindak Fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan Fraud.

5.            Untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya tindak Fraud  melalui :

-         Pelaksanaan strategi anti Fraud yang terintegrasi;

-         Mempromosikan budaya kejujuran dan etika yang baik;

-         Mendeteksi tindak  Fraud yang belum tercegah;

-         Penyelidikan secara professional terhadap Fraud yang terdeteksi;

-         Penerapan sanksi yang sesuai;

-         Meningkatkan tingkat kesadaran kepada pihak eksternal Bank seperti nasabah, supplier dan mitra Bank;

-     Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada karyawan secara berkesinambungan khususnya yang berkaitan dengan transaksi perbankan;

-       Memberikan proteksi terhadap penyampaian pelaporan adanya indikasi Fraud yang dilakukan di dalam Bank;

-         Peningkatan manajemen SDM yang berkualitas.

Anti Fraud Awareness

1.          Sosialisasi Budaya Anti Fraud.

Untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tindakan Fraud dan menumbuhkan budaya anti Fraud, baik kepada pihak internal  maupun pihak eksternal Bank

2.          Identifikasi Kerawanan (Vulnerability Identification).

Pejabat Anti Fraud bertanggung jawab atas proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya Fraud di unit kerja atau karyawan yang menjadi tanggung jawabnya.

3.          Pelaksanaan Know Your Employee.

Menyempurnakan Kebijakan SDM yang telah ada dan ditujukan khusus dalam rangka penerapan Strategi Anti Fraud   :

a.       Pengendalian Sistem Rekrutmen;

b.       Proses Permintaan Karyawan;

c.       Proses Pencarian Karyawan;

d.       Proses Penilaian dan Pemeriksaaan Calon Karyawan (pre-employee screening);

e.       Proses Wawancara;

f.        Proses Mutasi  dan Rotasi Karyawan;

g.       Kebijakan Cuti Wajib (Block Leave).

4.          Penegakan Kode Etik Perusahaan (Code Of Conduct).

        Kode Etik Perusahaan merupakan pedoman standard perilaku yang menyangkut nilai etika, kesu                  silaan  dan kejujuran yang mencerminkan integritas sebagai karyawan Bank

5.          Peningkatan Efektifitas  Supervisi.

Proses supervisi merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak Fraud.  Dengan supervisi yang baik maka setiap upaya Fraud dapat diketahui dan dicegah.

 

                          Struktur Organisasi Penerapan Anti Fraud

 

Dalam rangka mengembangkan budaya dan kepedulian anti Fraud pada seluruh jenjang organisasi serta sebagai bentuk pernyataan anti terhadap Fraud, maka setiap karyawan yang telah mendapatkan sosialisasi budaya anti Fraud wajib menandatangani Deklarasi Pernyataan Anti Fraud.