Bank INA

INA Call 1500738

 

PIAGAM KOMITE AUDIT

PT Bank Ina Perdana Tbk

  1. Dasar Peraturan
    1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)  No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
    2. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
    3. POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
    4. POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
  2. Tugas Dan Tanggung Jawab

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab:

  1. Bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
  2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
  3. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
  4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
  5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
  6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
  7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
  8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
  9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
  10. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank.
  11. Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, maka Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, paling sedikit terhadap:
  1. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
  2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit.
  3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan.
  4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK.
  1. Dalam pelaksanaan fungsi audit internal, Komite Audit bertanggung jawab:
    1. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank.
    2. Mengevaluasi kinerja SKAI.
    3. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal, dan OJK.
    4. Memastikan SKAI bekerja secara independen; memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI.
    5. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
    6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
    7. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
  1. Wewenang

Komite Audit mempunyai wewenang:

  1. Dapat memperoleh informasi yang diperlukan dan dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
  2. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
  3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
  1. Persyaratan Keanggotaan

Anggota Komite Audit:

  1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak, moral yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
  2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
  3. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
  4. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
  5. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
  6. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank.
  7. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
  8. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.
  9. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
  1. Komposisi, Struktur Dan Keanggotaan
    1. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
    2. Keanggotaan Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan  Pihak Independen. Komposisi Keanggotaan Komite Audit paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan.
    3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.
    4. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit.
    5. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi dalam hal memenuhi kriteria:
      1. Memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi; dan
      2. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.
    6. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan dalam hal memenuhi kriteria:
  1. Memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau bidang perbankan; dan
  2. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang hukum dan/atau bidang perbankan.
  1. Rapat
    1. Penyenggaraan Rapat:
      1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sesuai kebutuhan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
      2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
    2. Risalah Rapat:
      1. Keputusan rapat Komite Audit wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
      2. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
      3. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Komite Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
  2. Pelaporan

Komite Audit:

  1. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
  2. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
  1. Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

  1. Penutup
  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Audit ini akan diatur kemudian.
  2. Piagam Komite Audit ini akan ditinjau secara berkala.

 

— OOO —